Home / Berita Utama / Abdul Hakim Dengar Curhat Kenaikan Iuran BPJS

Abdul Hakim Dengar Curhat Kenaikan Iuran BPJS

BANDARLAMPUNG – Anggota DPD/MPR RI Abdul Hakim mengadakan dialog dan penyerapan aspirasi bersama puluhan tokoh masyarakat di kantor Dewan Dakwah Lampung, Sabtu (14/12/2019).

Abdul Hakim menjelaskan kepada peserta bahwa tugasnya sebagai anggota DPD/MPR RI adalah mendengar aspirasi masyarakat di dapilnya untuk kemudian ditindak lanjuti kepada pihak-pihak yang terkait.

“Saya hadir selaku wakil bapak ibu di DPD RI, kami dari Lampung berjumlah 4 orang, total se-Indonesia jumlah anggota DPD RI 136 orang. Saya ditugaskan dalam masa reses ini mendengarkan aspirasi terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat. Jadi silahkan bapak ibu sampaikan, saya akan dengar, catat, dan akan saya sampaikan kepada pihak-pihak terkait dan juga akan saya bahas dalam rapat-rapat di DPD RI.” Kata Abdul Hakim di awal pertemuan.

60 peserta yang hadir tampak serius mendengar paparan dari senator Lampung tersebut. Mereka terdiri dari berbagai elemen masyarakat, seperti ibu rumah tangga, tenaga pengajar, tenaga kesehatan, pengusaha, dan lain-lain.

“Indonesia banyak masalah pak. Kenaikan iuran BPJS memberatkan masyarakat,  dan juga tentang undang-undang pengkerdilan KPK. Saya sebenarnya pesimis aspirasi ini dapat dipenuhi, tapi saya percaya pak Abdul Hakim akan sampaikan hal ini pada forum rapat yang bapak ikuti,” curhat Satini.

Senada dengan Satini, Irwan pun mengungkapkan hal yang sama.

“Saya kerja di rumah sakit, iuran BPJS dinaikkan, tapi hutang BPJS di rumah sakit banyak yang belum dilunasi. Saya bingung angnya kemana?”

Isu pendidikan juga turut di sampaikan pada kesempatan ini.

“Wacana penghapusan Ujian Nasional mengkhawatirkan bagi saya selaku pengajar. Karena nanti ditentukan kepala daerah, dan kami mendapat tekanan untuk nilai ujian tersebut. Saya berharap seperti dulu saja menggunakan Nilai Ebtanas Murni, ada stadardnya walaupun bukan penentu kelulusan”

“Sistem Zonasi juga perlu di kaji ulang, karena merugikan bagi masyarakat daerah blankspot, kuotanya sudah penuh dengan yang dekat sekolah. Zonasi juga  mengurangi kualitas pendidikan, karena berkurangnya persaingan.  Saya juga berharap sertifikasi dimasukkan dalam item tunjangan kinerja dalam gaji, jadi tidak lama menunggu proses pencairannya.” Ungkap Surya.

Senator Lampung Abdul Hakim serius mendengarkan aspirasi dari peserta.

“Saya sudah dengar dan catat semua aspirasi bapak ibu, ini akan saya sampaikan ke DPD RI dan juga pihak-pihak terkait agar ada pembahasan untuk menghasilkan solusi yang terbaik.“

Abdul Hakim dalam keterangan tertulisnya menambahkan.

“Saya berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperjuangkan program workshop/seminar dalam rangka peningkatan kualitas kompetensi guru muda dan berupaya agar mereka mendapatkan program pembinaan dan pelatihan agar memiliki kompetensi dalam mengajar. Ini program nomer 2 dari 22 program perjuangan saya,” tutup senator Lampung tersebut. (rls)

About Redaksimediafaktanews

Check Also

Terus Bergerak, TEC Optimis Dapat Rekom PKS

LAMPUNG – Bakal Calon Bupati Lampung Selatan H. Tony Eka Candra optimis Partai Keadilan Sejahtera …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.