2036 KALI DIBACA

KPBU MEMBANTU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIDAERAH- DAERAH

KPBU MEMBANTU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIDAERAH- DAERAH

Palembang – Dinas Pekerjaan Umum (PU) melaksanakan pembukaan pembinaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, serta pembinaan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Dibeberapa provinsi yang mewakili seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu dan Lampung. Ada dibeberapa daerah yang berpotensi untuk pembangunan infrastruktur dari lima provinsi yang ada di daerah Sumatera.

Acara diadakan di Hotel Aston Palembang dan dihadiri oleh Dirjen pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, wakil gubernur Mahwadi Yahya, Walikota Palembang Harnojoyo, Walikota Riau, Walikota Jambi, Walikota Bengkulu, Walikota Lampung, Bupati dari lima provinsi, beberapa direktur pekerjaan umum, dan peserta dari berbagai daerah yang ada di kota sumatera selatan. Jum’at (12/04/2019)

Menurut ketua panitia Arvi Argyantoro Direktur pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air Dirjen pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan diberikan amanat untuk menjalankan infrastruktur pembangunan disektor pekerjaan umum dan perumahan akan mengintegrasikan kebutuhan pembangunan infrastruktur melalui kapasitas fiskal daerah kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis wisata, dan kawasan strategis Nasional.

Pembangunan infrastruktur ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sementara biaya APBN dan APBD saat ini belum mampu memfasilitasi seluruh pembangunan baik itu pusat maupun daerah untuk itu pemerintah mendorong pihak swasta untuk dapat lebih berpeluang dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur salah satunya adalah melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau yang disingkat dengan KPBU.

Kegiatan pembinaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ini dilaksanakan sebagai langkah awal sosialiasi pengadaan kelembagaan dan penyiapan pelaksanaan proyek KPBU kepada pemangku kepentingan pekerjaan umum dan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan di daerah dengan harapan mengoptimalkan antara kombinasi menteri pekerjaan umum dan perumahan dengan pemangku kepentingan didaerahnya.

Selain itu kegiatan ini juga dapat menjadi forum diskusi tindak lanjut dari rekonstruksi pembiayaan pembinaan pembangunan di tahun 2018 dan ada beberapa orang dari kementerian pekerjaan umum yang akan membimbing langsung forum diskusi ini untuk peserta yang hadir dari lima provinsi berjumlah 170 orang dari provinsi Sumatera Selatan,Riau, Jambi, Bengkulu dan Lampung” ujarnya.

Sedangkan wakil gubernur Sumatera Selatan Mahwadi Yahya mengucapkan selamat datang kepada pak dirjen pekerjaan umum dan perumahan disumatera selatan, terima kasih dengan diadakannya acara ini kepada dirjen pekerjaan umum dan perumahan yang telah menjadikan sumatera selatan sebagai tuan rumah dari lima provinsi dalam penyelenggaraan pembinaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

“Mudah-mudahan seluruh jajaran dari pada stakeholder untuk mendapatkan peluang dalam membangun sumatera selatan ini” ungkapnya.
Sedangkan untuk kesejahteraan disumatera selatan ini pendapatanya sangat luar biasa tapi kenyataannya tidak demikian dari 34 provinsi, Sumatera Selatan tertinggi ditingkat 11 atau diurutan ke 11 diprovinsi.

“Mungkin kami tidak menutup kemungkinan kemiskinan di Sumatera Selatan ini” tegasnya, tapi dari kacamata pusat luar biasa Sumatera Selatan ini. Dari sumber daya alam Sumatera Selatan ini semuanya ada, diantaranya di tiga kabupaten menurut data BPS yang kaya dengan sumber daya alam diantaranya muaratara tambang emas ada, batu bara ada, minyak ada, kedua lahat tambang batu bara siang malam ada tapi kemiskinannya tingkat nomor dua dari 17 kabupaten dan ketiga Musi Banyuasin minyak ada tapi kemiskinannya paling tinggi jadi kami khawatir kedepannya dan itu merupakan tugas kita.”ujarnya
Yang dikhawatirkan ada gejolak didalam masyarakat kita tinggal kita memperhatikan hak-hak ini. Boleh kita kelola sumber daya alam itu tapi untuk kesejahteraan masyarakat harus kita perhatikan jadi dari walikota, bupati dan setikhoder agar dapat memperhatikan kekurangan pembangunan di daerah-daerahnya.kita boleh mengelola sumber daya alamnya dan pembangunannya harus diperhatikan.”tutupnya.

Menurut dirjen pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan bapak Eko Deheri Purwanto kami dulu dinamakan dengan dirjen kementerian perumahan rakyat dan sekarang menjadi dirjen pembiayaan pembinaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan kami merupakan simpul PKBU dan mendorong proyek potensial PKBU. Proyek potensial PKBU 2020-2024 yang akan datang salah satunya merupakan jalan dan jembatan 93 proyek, sumber daya air 7 proyek, perumahan 10 proyek, dan pemungkiman 10 proyek. Sedangkan jenis proyek yang mengunakan sekema KPBU pertama jalan dan jembatan diantaranya jalan tol, jalan nasional dan jembatan, kedua sumber daya air di antaranya Waduk/bendungan dan bendung, saluran pembawa air baku,dan jaringan irigasi, ketiga infrastruktur pemungkiman diantaranya infrastruktur air minum,

Sistem pengelolaan air libah domestik dan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan dan keempat perumahan diantaranya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah negara yang pemanfaatannya dengan cara sewa. Untuk tantangan dan kesempatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan di tahun 2020-2024, total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur adalah sebesar 2.058 triliun.

Angaran pemerintah (APBN) hanya mampu memenuhi 30% dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur. Non APBN 1,435 triliun dan APBN 623 triliun diantaranya sumber daya air 577 triliun, jalan dan jembatan 573 triliun, infrastruktur pemungkiman 128 triliun, dan perumahan 780 triliun di tahun 2020-2024 nanti.”tutupnya.
Harnojoyo semoga program ini dapat bermanfaat bagi daerah-daerah yang membutuhkan infrastruktur KPBU kerja sama pemerintah dan badan usaha ini.

Merupakan informasi bagi daerah terkait dengan percepatan pembangunan dalam proses melalui KPBU. Dengan adanya ini kedepannya kita bisa bekerja sama dengan KPBU untuk pembangunan di kota dan daerah yang membutuhkan pembangunan di daerah-daerah.”tutupnya.
(Andre)