05/20/2019
    346 KALI DIBACA

    Yuliana Sagala: Dapat Pinjaman Pakai Randis Tidak Pengaruhi Kinerja Kejari Lampura Berantas Korupsi

    Yuliana Sagala: Dapat Pinjaman Pakai Randis Tidak Pengaruhi Kinerja Kejari Lampura Berantas Korupsi

    LAMPUNG UTARA — Terkait berkembangnya spekulasi atas kehadiran Kepala Badan Aset dan Pengelola Keuangan (BAPK) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Desyadi, di kantor Adhiyaksa Lampung Utara pada Jum’at pagi, (10/5/2019), sekitar pukul 09.30 WIB.

    Kajari didampingi Kasipidsus diruang kerjanya
    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Utara (Lampura) Yuliana Sagala, MH., menjelaskan kehadiran Desyadi ke kantor Kejaksaan tersebut hanya untuk melakukan koordinasi bersama Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Van Barata Semenguk.

    Di hadapan sejumlah awak media, Yuliana Sagala menyampaikan hal ini terkait koordinasi pajak kendaraan dinas milik Pemkab setempat yang dipinjam-pakaikan kepada pihak Kejaksaan, sebanyak tujuh unit kendaraan roda empat (R4), masing-masing dengan jenis kendaraan APV, Fortuner, X-Trail, Pajero, Hilux, Kijang, dan Daihatsu Taruna.

    “Iya, benar. Kehadiran Desyadi ke Kejaksaan Lampura hanya untuk melakukan koordinasi dengan Kasi Pidsus, terkait pajak kendaraan dinas milik Pemkab yang dipinjam-pakaikan kepada pihak Kejaksaan sebanyak tujuh unit kendaraan dan pinjam pakai tersebut telah berlangsung sejak tahun 2012,” kata Yuliana Sagala, Jum’at kemarin, (10/5/2019), di ruang kerjanya.

    Kajari Lampura juga menyampaikan bahwa tujuh unit randis itu dipinjam-pakaikan secara resmi oleh pihak Pemkab Lampura kepada pihak Kejaksaan secara lengkap yang disertai surat pinjam pakainya.

    “Itu berarti, kendaraan-kendaraan tersebut masih milik Pemkab, bukan Kajari. Oleh sebab itu, pajak kendaraan dan lain sebagainya masih dibebankan kepada pihak Pemkab setempat. Dan rencananya, sebagian dari kendaraan tersebut akan di pulangkan kepada pihak Pemkab Lampura,” tutur Yuliana Sagala.

    Terkait anggaran pengadaan randis di Kejari setempat, yang membidangi masalah aset kendaraan dan komitmen dirinya selaku kepala Kejaksaan untuk memberantas kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor.red) di ruang lingkup Pemkab Lampura, serta menyikapi stigma negatif yang timbul dari kalangan masyarakat Lampura, terkait pinjam pakai kendaraan Dinas yang diserahkan pihak Pemkab kepada Kejari Lampura.

    Yuliana Sagala menerangkan, jika pihaknya (Kejari Lampura) tidak memiliki anggaran khusus untuk pengadaan kendaraan Dinas, yang memiliki anggaran tersebut adalah Kejaksaan Agung (Kejagung, Red). Dan saat ini pihaknya masih menunggu pengadaan dua unit mobil Dinas dari Kejagung.

    Untuk yang membidangi masalah aset kendaraan dinas, adalah Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubag Bin), namun menurutnya, kehadiran Desyadi menemui Kasi Pidsus untuk melakukan koordinasi terkait pajak kendaraan tersebut tidaklah salah, karena sifatnya hanya koordinasi, bisa saja pada saat itu Kasubagbin sedang tidak ada di tempat, sehingga Desyadi melakukan koordinasi kepada Kasi Pidsus.

    “Mengingat masalah pajak kendaraan itu kan masalah yang urgen (mendesak.red) jika pembayarannya telah lewat waktunya, maka akan ada denda dan lain sebagainya. Lagian masalah yang begini-gini, tak usah di permasalahin, ada-ada aja sih!,” canda Yuliana disela konfirmasi seraya melontarkan tawaan kecil.

    Lebih lanjut, Yuliana mengatakan, pihaknya akan selalu komitmen dalam melakukan upaya penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi. “Penanganan kasus korupsi, Kejaksaan tidak tebang pilih. Jika memang terbukti bersalah, maka akan ditindak secara hukum yang berlaku. Ini tidak sedikitpun mempengaruhi kinerja kami,” tegasnya. (Fernando)

    banner 468x60