Selasa , April 7 2020
Home / Berita Utama / IPW Apresiasi Kapolri Dikeluarkannya Maklumat Tidak Berkegiatan Bersifat Pengumpulan Massa
Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane. (Foto Dokumen Pribadi)

IPW Apresiasi Kapolri Dikeluarkannya Maklumat Tidak Berkegiatan Bersifat Pengumpulan Massa

JAKARTA – Ind Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Kapolri Idham Azis yang sudah mengeluarkan maklumat agar jajarannya tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan massa, seperti yang dihimbau Presiden Jokowi agar virus Corona tidak makin menyebar.

“Seiring dengan maklumat tersebut Kapolri harus berani menindak tegas dan mencopot bawahannya yang bandel tetap melakukan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa,” ujar Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3).

Dari pendataan IPW, tulis Neta, ada dua kegiatan yang bersifat pengumpulan massa yang dilakukan pejabat Polri pasca imbauan Presiden.

Pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan bagi-bagi masker di Tanah Abang.

Kedua, Kapolda Sulut melakukan kegiatan sepeda di Manado. IPW menunggu sanksi apa yang akan diberikan Kapolri kepada kedua pejabat kepolisian itu.

Soalnya keduanya adalah figur penting, yang satu dekat dengan keluarga penguasa dan yang satu lagi adalah seniornya Kapolri. Pertanyaannya, beranikah Kapolri bertindak tegas pada mereka.

Seharusnya, setelah ada imbauan Presiden yang ditindaklanjuti oleh maklumat Kapolri, semua pihak, terutama jajaran Polri mampu menahan diri untuk melakukan pencitraan yang mengumpulkan massa agar virus Corona tidak makin menyebar.

Selain itu, dengan adanya maklumat Kapolri jajaran kepolisian mulai dari Polsek, polres, Polda, dan Mabes Polri aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

Bagi masyarakat yang tetap nekat keluyuran ke kawasan kawasan terpapar virus Corona, polisi harus mampu mencegah dan mengingatkannya.

Memang sejauh ini tidak ada perangkat hukum yang bisa menghukum masyarakat yang bandel tersebut dan tidak perlu juga dibuat aturan hukumnya.

Namun jajaran kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat harus terus menerus mengingatkan agar anggota masyarakat mengikuti imbauan Presiden maupun maklumat Kapolri.

Persoalannya, jika jajaran kepolisian saja tidak patuh, seperti Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Kapolda Sulut, bagaimana masyarakat mau patuh dengan maklumat Kapolri.

Untuk itu Kapolri harus segera melakukan terapi kejut segera mencopot anak buahnya yang bandel, yang tidak patuh pada imbauan Presiden maupun Maklumat Kapolri, pungkas Neta. (Red)

Mediafaktanews

About Redaksimediafaktanews

Check Also

Antisipasi Covid 19, PWI Tanggamus Gelar Baksos

TANGGAMUS – Dalam rangka antisipasi dan pencegahan virus corona atau Covid 19, PWI Tanggamus menggelar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.