Rabu , Desember 7 2022
Home / Berita Utama / PW HIMPAUDI Lampung Rayakan HUT ke-17 dengan Seminar Nasional dan Lokakarya Kurikulum Merdeka

PW HIMPAUDI Lampung Rayakan HUT ke-17 dengan Seminar Nasional dan Lokakarya Kurikulum Merdeka

BANDARLAMPUNG, (FN) – Pimpinan Wilayah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PW HIMPAUDI) Provinsi Lampung melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 dengan Seminar Nasional dan Lokakarya Kurikulum Merdeka. Kegiatan ini menghadirkan para Narasumber yakni Prof Dr. Netti Herawati MSi sebagai Ketua Umum Himpaudi Indonesia, kemudian Ulfa Maria dari Balai Guru Penggerak dan Bety Nuraini dari Pengurus Besar Himpaudi Pusat. Kamis (18/8).

Acara digelar di Gedung Pascasarjana UBL dihadiri oleh Bunda Paud Provinsi Lampung yang diwakili oleh Wakil Ketua Tim Pokja Provinsi Lampung Maniani Fahrizal.

Menurut Ketua PW HIMPAUDI Provinsi Lampung Dr. Ir.Hj. Citra Persada,M.Sc kegiatan tersebut juga beruntung dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim.

“Para peserta berjumlah 800 orang dari 15 Kabupaten/Kota dengan peserta terbanyak dari Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung timur. Kurikulum Merdeka kemudian dibahas secara detail oleh ketiga pembicara. Sedangkan ibu Bety Nuraini lebih fokus kepada pembelajaran Pancasila,” papar Citra Persada dalam keterangannya Jum’at (19/8).

Citra melanjutkan, Acara berlangsung sangat khidmat karena saat ini guru-guru Paud non formal sedang berjuang untuk kesetaraan Guru didalam UU Guru dan Dosen.

“Selama 17 tahun ini, kami para guru Paud non formal itu tidak dianggap Guru di dalam UU Guru dan Dosen. Sedangkan Paud kami diminta untuk terakreditasi, melaksanakan kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah dan disisi lain hak sebagai guru tidak diberikan tapi kewajiban sebagai guru dilakukan sesuai dengan apa yang disarankan Pemerintah termasuk harus Sarjana dan sebagainya,” ujarnya.

 

Dalam rangka ulang tahun Himpaudi ke-17 ini, tambah Citra, pihaknya masih berjuang meminta kepada para pengambil kebijakan untuk menjadikan guru non formal setara dengan guru formal karena kelompok sasaran kami dengan kelompok formal sama sedangkan kewajiban kami sama tetapi masih terjadi diskriminasi atau dikotomi antara Paud formal dan Paud non formal.

“Para Guru (kemarin) ketika Ibu Wakil Gubernur datang mencurahkan keinginan dan tuntutannya melalui poster-poster secara damai dan Ibu Wakil Gubernur menyambut sangat baik dan berjanji akan membawa kami ke DPR RI menghadap Komisi X yaitu Komisi Pendidikan,” pungkasnya. (*)

Mediafaktanews
Baca Artikel Menarik di LV

About Redaksi

Check Also

Tim Patroli Samapta Polresta Bandarlampung Sosialisasikan Aplikasi Polri Super APP

BANDARLAMPUNG, (FN) – Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, melalui Kasat Samapta Kompol Suwandi, S.H., bersama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.